Latar
Belakang
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menegaskan bahwa
sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat
bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri
menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di bidang
ekonomi, sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan jangka panjang
adalah tercapainya keseimbangan antara pertanian dan industri serta
perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia sehingga
produksi nasional yang berasal dari luar pertanian akan merupakan bagian yang
semakin besar dan industri menjadi tulang punggung ekonomi. Disamping itu
pelaksanaan pembangunan sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang
merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan, dalam rangka mewujudkan
keadilan sosial sehingga di satu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan
untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah
antara yang kaya dan yang miskin.
Sasaran pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi tersebut, maka
pembangunan industri memiliki peranan yang sangat penting. Dengan arah dan
sasaran tersebut, pembangunan industri bukan saja berarti harus semakin
ditingkatkan dan pertumbuhannya dipercepat sehingga mampu mempercepat
terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang, tetapi pelaksanaannya harus
pula makin mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan rangkaian proses
produksi industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mengurangi
ketergantungan pada impor, dan meningkatkan ekspor hasil-hasil industri itu
sendiri. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan perangkat hukum yang
secara jelas mampu melandasi upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan
dalam arti yang seluas-luasnya tatanan dan seluruh kegiatan industri. Dalam
rangka kebutuhan inilah Undang-Undang tentang Perindustrian ini disusun.
Masalah ini
menjadi semakin terasa penting, terutama apabila dikaitkan dengan kenyataan
yang ada hingga saat ini bahwa peraturan-peraturan yang digunakan bagi
pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri selama ini dirasakan kurang
mencukupi kebutuhan karena hanya mengatur beberapa segi tertentu saja dalam
tatanan dan kegiatan industri, dan itupun seringkali tidak berkaitan satu
dengan yang lain. Apabila Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan
landasan hukum yang kokoh dalam upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan
dalam arti yang seluas-luasnya, tidaklah hal ini perlu diartikan bahwa
Undang-Undang ini akan memberikan kemungkinan terhadap penguasaan yang bersifat
mutlak atas setiap cabang industri oleh Negara. Undang-Undang Dasar 1945 dan
Garis-Garis Besar Haluan Negara telah secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa dalam
kegiatan ekonomi, termasuk industri, harus dihindarkan timbulnya “etatisme” dan
sistem “free fight liberalism”. Sebaliknya melalui Undang-Undang ini upaya
pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri diberi arah kemana dan
bagaimana pembangunan industri ini harus dilakukan, dengan sebesar mungkin
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan secara aktif.
Undang-Undang
ini secara tegas menyatakan bahwa pembangunan industri ini harus dilandaskan
pada demokrasi ekonomi. Dengan landasan ini, kegiatan usaha industri pada
hakekatnya terbuka untuk diusahakan masyarakat. Undang-Undang ini menentukan
cabang-cabang industri yang penting dan strategis bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, hal ini sebenarnya memang
menjadi salah satu sendi daripada demokrasi ekonomi itu sendiri. Begitu pula
penetapan bidang usaha industri yang masuk dalam kelompok industri kecil,
termasuk industri yang menggunakan ketrampilan tradisional dan industri
penghasil benda seni dapat diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik
Indonesia. Dengan landasan ini, upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan
yang dilakukan Pemerintah diarahkan untuk menciptakan iklim usaha industri
secara sehat dan mantap. Dalam hubungan ini, bidang usaha industri yang besar
dan kuat membina serta membimbing yang kecil dan lemah agar dapat tumbuh dan
berkembang menjadi kuat. Dengan iklim usaha industri yang sehat seperti itu,
diharapkan industri akan dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan
lapangan kerja yang luas.
Undang-Undang
Perindustrian
Berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Perindustrian Indonesia No.19/M/I/1986,
industri dibedakan menjadi:
1. Industri kimia dasar:
misalnya industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb
2. Industri mesin dan logam
dasar: misalnya industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dan
lain- lain.
3. Industri kecil: industri
roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dll
4. Aneka industri: industri
pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.
Klasifikasi oleh International
Standard Industrial Classification (ISIC) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
didasarkan atas kemiripan bahan baku dan cara-cara produksi, maka industri
terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:
1. Industri pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
2. Industri pertambangan
3.Industri manufaktur
4. Industri listrik, gas dan air
5. Industri konstruksi
6. Industri transportasi, pergudangan dan komunikasi
7. Industri perdagangan grosir dan eceran, restoran dan hotel
8. Industri keuangan, asuransi, properti dan jasa-jasa bisnis
9. Industri jasa masyarakat, sosial dan personal
10. Industri lainnya
Berdasarkan tempat bahan baku, industri dibedakan
menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:
1. Industri ekstraktif
Industri ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam
sekitar, contoh: pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan,
pertambangan, dan lain lain. Industri ekstratif dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Industri reproduktif adalah industri yang mengambil bahan bakunya dari alam,
tetapi selalu mengganti kembali setelah mengambilnya.
b. Industri manufaktur adalah industri yang mengolah bahan baku menjadi barang
jadi, hasilnya digunakan untuk industri lain.
2. Industri nonekstaktif
Industri nonekstaktif adalah industri yang bahan baku didapat dari tempat lain
selain alam sekitar.
3. Industri fasilitatif
Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa
yang dijual
kepada para konsumennya, contoh: Asuransi,
perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya.
Berdasarkan besar kecilnya modal, industri dapat
dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:
1. Industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya
besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya.
2. Industri padat karya adalah industri yang lebih dititik beratkan pada
sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta
pengoperasiannya.
Berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri dapat
dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut:
1. Industri rumah tangga adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerja
berjumlah antara 1-4 orang.
2. Industri kecil adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerja
berjumlah antara 5-19 orang.
3. Industri sedang atau industri menengah adalah industri yang jumlah karyawan
atau tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang.
4. Industri besar adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerja
berjumlah antara 100 orang atau lebih.
Berdasarkan pemilihan lokasi, industri dapat
dikelompokkan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut:
1. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (market oriented
industry) adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target
konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen
potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik.
2. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja atau labor
(man power oriented industry) adalah industri yang berada pada lokasi di pusat
pemukiman penduduk karena bisanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak
pekerja atau pegawai untuk lebih efektif dan efisien.
3. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku (supply oriented
industry) adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada
untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.
Berdasarkan tahap pengolahan sumber daya alam,
industri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:
1. Industri primer atau industri ekstraksi adalah industri yang menggali dan
mengolah sumber daya alam langsung dari bumi, dalam hal ini tercakup industri
pertanian dan pertambangan.
2. Industri sekunder atau industri pabrikasi adalah industri yang mengolah lebih
lanjut hasil-hasil dari industry primer, contoh industri semen, industri
kertas, industri kain, industri mobil, dan sebagainya.
3. Industri tersier atau industri distribusi adalah industri jasa yang
mendistribusikan hasil-hasil produksi industri primer maupun sekunder ke tangan
para konsumen, contoh agen mobil, toko-toko, perusahaan distributor dan
sebagainya.
Berdasarkan asal modal, industri dibedakan menjadi
3 jenis, yaitu sebagai berikut:
1. Industri PMDN (Penanaman Modal dalam Negri) adalah industri yang modalnya
secara keseluruhan berasal dari penanaman modal dalam negri oleh para pengusaha
swasta nasional atau pemerintah.
2. Industri PMA (Penanaman Modal Asing) adalah industri yang modalnya sebagaian
besar atau keseluruhan berasal dari penanaman modal asing. Contoh: PT.
Cocacola, PT. Uniliver, dan lain-lain.
3. Industri patungan adalah industri yang modalnya berasal dari kerja sama
antar swasta nasional dan industri asia dengan presentase jumlah modal yang
sesuai dengan peraturan penanaman modal di Indonesia.
Berdasarkan tahapan produksi, industri dibedakan
menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:
1. Industri hulu atau industri dasar adalah industri yang mengolah bahan
mentah, bahan baku dan bahan setengah jadi.
2. Industri hilir adalah industri yang mengolah bahan-bahan setengah jadi
menjadi brang jadi.
Berdasarkan sifat proses produksi berkaitan dengan
bahan baku yang diproses, industri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai
berikut:
1. Industri proses kontinyu yaitu industri yang bahan bakunya diolah secara
kontinyu seperti industri semen, industri cat, industri cat, dan sebagainya.
Disini antara keluaran mesin yang satu dengan yang lain tidak ada keterputusan,
sehingga bahan baku mengalir terus sampai menjadi produk.
2. Industri produk diskrit, yaitu bahan baku ketika berpindah dari mesin ke
mesin terputus-putus tahap pengerjaannya (diskrit), contoh mobil, TV, sepatu,
pakaian, mebel dan sebagainya.
Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1984
Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian industri adalah
kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi,
dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
Bahan mentah adalah semua bahan
yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia
untuk dimanfaatkan lebih lanjut, misalnya kapas untuk inddustri tekstil, batu
kapur untuk industri semen, biji besi untuk industri besi dan baja.
Bahan
baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat
dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri, misalnya lembaran besi
atau baja untuk industri pipa, kawat, konstruksi jembatan, seng, tiang telpon,
benang adalah kapas yang telah dipintal untuk industri garmen (tekstil), minyak
kelapa, bahan baku industri margarine.
Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami
satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut
menjadi barang jadi, misalnya kain dibuat untuk industri pakaian, kayu olahan
untuk industri mebel dan kertas untuk barang-barang cetakan.
Barang
jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir
ataupun siap pakai sebagai alat produksi, misalnya industri pakaian, mebel,
semen, dan bahan bakar. Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang
berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan
atau bagian-bagiannya. Perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang
berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan
peralatan industri lainnya.
Dalam pembuatan UU tentang perindustrian ini
Presiden RI mempertimbangkan berbagai hal:
a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual
berdasarkan Pancasila dan landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah
Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.
b. bahwa arah pembangunan jangka panjang di bidang
ekonomi dalam pembangunan nasional adalah tercapainya struktur ekonomi yang
seimbang.
c. bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di
bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri memegang peranan yang
menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan
terpadu.
d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan
untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan
industri secara mantap dan berkesinambungan serta belum adanya perangkat hukum
yang secara menyeluruh mampu melandasinya, perlu dibentuk Undang-Undang tentang
Perindustrian.
Dalam UU tentang perindustrian memiliki 12 bab
yaitu:
BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam uu no.5 tahun 1984 yang dimaksud dengan
perindustrian adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri
yang dimana merupakan suatu proses ekonomi yang mengolah bahan metah, bahan
baku dan bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi
yang tinggi. Kelompok industri sebagai bagian utama dari perindustrian yang
terbagi dalam tiga kelompok yakni industri kecil, industri madia dan industri
besar. Cabang industri adalah bagian dari suatu kelompok industri yang
mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi.
BAB II LANDASAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI
Pasal 2 uu no 5 tahun 1984 mengatur mengenai
landasan dari pembangunan industri, dimana landasan pembangunan industri di
Indonesia berlandaskan pada :
“demokrasi ekonomi, dimana sedapat mungkin peran
serta masyarakat baik dari swasta dan koprasi jangan sampai memonopoli suatu
produk”
Kepercayaan pada diri sendiri, landasan ini
dimaksudkan agar masyarakat dapat membangkitkan dan percaya pada kemampuan diri
untuk dalam pembnagunan industri. Manfaat dimana landasan ini mengacu pada
kegiatan industri yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat
BAB III PEMBANGUNAN INDUSTRI
pasal 4
Kemudian dalam pasal 4 uu. No.5 tahun1984 mengatur
mengenai masalah cabang industri. Dimana berkaitan dengan pasal 33 UUD 1945
bahwa setiap cabag industri dikuasai oleh Negara. Penguasaan Negara ini
dimaksudkan agar tidak ada monopoli namun digunakan sebagi kemantapan
stabilitas nasional.
pasal 5
Pasal uu. No.5 tahun 1984 mengatur mengenai bidang
usaha dan jenis indutri, dimana pemerintah mengelompokan industri dalam tiga
jenis industri yakni, industri kecil, menengah dan besar. Industri kecil
termasuk didalamnya keterampilan tradisional dan pengerajin yang menghasilkan
benda seni. Selain industri kecil pemerintah juga menetapkan industri khusus
untuk penanaman modal.
pasal 6
Pemerintah menetapkan bidang usaha industri untuk
penanaman modal, baik
modal dalam negeri maupun modal asing.
BAB IV PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI
Pasal 7 mengenai persaingan yang baik dan sehat
serta mencegah persaingan yang tidak jujur serta mencegah pemusatan atau
penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli
yang merugikan masyarakat.
Pasal 8 mengenai pemerintah melakukan pengaturan,
pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri secara seimbang, terpadu, dan
terarah untuk memperkokoh struktur industri nasional pada setiap tahap
perkembangan industri.
Pasal 9
Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri
dilakukan dengan memperhatikan berbagai kerusakan yang akan terjadi serta
meminimalisir kerusakan tersebut.
perlindungan yang diperlukan.
BAB V IZIN USAHA INDUSTRI
Pasal 13 mengenai izin usaha industry dan
ketentuannya yang diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 14 mengenai kewajiban penyampaian informasi
kepada pemerintah mengenai kegiatan dan hasil produksinya secara berkala.
BAB VI TEKNOLOGI INDUSTRI, DESAIN PRODUK INDUSTRI,
RANCANG BANGUN DAN PEREKAYASAAN INDUSTRI, DAN STANDARDISASI
Pasal 16 mengenai kegunaan dari teknologi yang
tepat guna yang dikembangkan dalam negeri dengan peraturan pemerintah.
Pasal 17 mengenai desain produk industri mendapat
perlindungan hukum yang ketentuan- ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 18 mengenai pemerintah mendorong pengembangan
kemampuan rancang bangun dan perekayasaan industri.
Pasal 19 mengenai pemerintah menetapkan standar
untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu
hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi.
BAB VII WILAYAH INDUSTRI
Pasal 20 mengenai penetapan wilayah
industri.
BAB VIII INDUSTRI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SUMBER
DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 21 mengenai keseimbangan dan kelestarian
sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap
lingkungan hidup.
BAB IX PENYERAHAN KEWENANGAN DAN URUSAN TENTANG
INDUSTRI
Pasal 22 mengenai penyerahan kewenangan tentang pengaturan,
pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 23 mengenai penyerahan urusan dan
penarikannya kembali mengenai bidang usaha industri tertentu dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang
nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, dilakukan dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB X KETENTUAN PIDANA
Pasal 24 – 28 mengenai pelanggaran yang dilakukan
serta hukuman yang diberikan.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, semua
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perindustrian yang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku selama belum ditetapkan
penggantinya berdasarkan Undang-Undang ini.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini,
Bedrijfsreglementerings- ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) dinyatakan
tidak berlaku lagi bagi industri.
Pasal 31
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang
ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 32
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
BERIKUT
VIDEO TENTANG UNDANG – UNDANG PERINDUSTRIAN :
SUMBER :
